Sejarah

SEJARAH PSDA

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah salah satu Dinas di Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari untaian sejarah bangsa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan sejarah yang erat kaitannya dengan bidang sumber daya air.

Pada masa penjajahan Belanda, sebelum dibentuknya peraturan mengenai Algemen Water Reglement (AWR 1936 – tentang pengaturan air), saat itu dirasakan sangat dibutuhkan aturan-aturan mengenai pengaturan dan pembagian air, maka pada tahun 1925 di bawah pimpinan Insinyur Kepala Ir. J. Blastone yang pada waktu itu menjabat Direktur Burgerlijke Openbare Werken (BOW) mulai disusun Peraturan Pengairan Umum untuk Jawa dan Madura (Algemeen Water Reglement) Voor Java en Madoera.

Pada tanggal 01 Januari 1930 peraturan pengairan tersebut dapat diselesaikandan berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden). Pada tahun 1936 Algemen Water Reglement (AWR) disetujui oleh Dewan Rakyat (Volksraad).

AWR adalah merupakan titik awal tugas Provinsi dalam hal urusan Pengairan (Irigasi), oleh karenanya instansi/lembaga pemerintahan ini mempunyai arti penting dalam bidang penguasaan (Beheer) perairan umum dan pengaturan serta memelihara pelaksanaan pembagian air yang disebut Penguasaan Perairan (Water Beheer),maka pada tahun 1937 keluarlah Algemeen Water Beheer Vecordening (AWBV).

Sejak AWR inilah peraturan-peraturan mengenai bidang pengairan semakin dipertegas lagi bahkan memperkuat keberadaan lembaga bidang pengairan.

Setelah perang kemerdekaan seiring dengan bergulirnya waktu, bertambahnya populasi penduduk dan berubahnya perilaku masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kondisi alam, maka peraturan-peraturan tersebut selalu diadakan perubahan-perubahan sehingga banyak mengalami perubahan termasuk struktur organisasinya.

2. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 39.629 km2 memiliki curah hujan tahunan rata-rata paling tinggi diantara Provinsi di Indonesia yaitu berkisar antara 2000-4000 mm dan mempunyai potensi sumber daya air khususnya air permukaan mencapai rata-rata 48 Milyar m3 pertahun dalam kondisi normal. Dari potensi tersebut sampai dengan saat ini baru dimanfatkan sekitar 50 % atau 24 Milyar m3 per tahun, sedangkan sisanya masih terbuang ke laut.

Potensi sumber daya air tersebut mengalir pada sekitar 2.745 buah sungai induk dan anak-anak sungainya, tersebar di 5 (lima) wilayah kerja Balai PSDA (Pendayagunaan Sumber Daya Air), sekitar 35,9 Milyar m3  per tahun (75 %) dari jumlah potensi tersebut mengalir pada 2.078 buah sungai (38 DPS) yang secara geografis lintas Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya yaitu 12,1 Milyar m3 pertahun (25 %) berada pada 1.170 buah sungai (241 DPS) yang masing-masing mengalir pada satu Kabupaten/Kota.

Selain sumber daya air alami, Jawa Barat juga memiliki situ-situ dan waduk-waduk buatan. Tidak kurang dari 20 waduk mempunyai kapasitas tampung lebih dari 6,8 Milyar m3, diantaranya 3 waduk dibangun pada Sungai Citarum yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Juanda. Ketiga waduk tersebut mempunyai daya tampung total mencapai 5,83 Milyar m3. Sedangkan situ/danau dan embung di Jawa Barat sebagian dibangun pada jaman Pemerintahan Belanda. Sampai tahun 2004 tidak kurang dari 456 buah situ telah terinventarisasi.

Ketersediaan air tanah pada dasarnya sangat sulit untuk diprediksi. Estimasi akan lebih teliti apabila dianalisa dengan menggunakan data hasil pemboran dilapangan yang mana distribusinya harus memenuhi kaidah-kaidah analisis teknis. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa potensi air tanah sesungguhnya sama dengan base flow, oleh karenanya pengambilan air tanah secara langsung akan mengurangi base flow ke sungai (Lembaga Penelitian ITB). Secara global air tanah terdiri dari air tanah dangkal tidak tertekan dan air tanah dalam.

Air tanah dangkal pada umumnya dipergunakan untuk keperluan domestik yang kapasitasnya kecil. Ketersediaan air tanah dangkal biasanya akan tergantung dari curah hujan, karena proses imbuhnya terjadi secara langsung dari curah hujan. Apabila pada musim kering, muka air tanah akan turun, baik karena adanya penguapan ataupun karena mengalir ke sungai atau drainase terdekat. Dari hasil estimasi Bappeda Jawa Barat, potensi air tanah dangkal adalah sebesar 16.8 Milyar m3 / tahun, sedangkan hasil estimasi Lembaga Penelitian ITB dengan asumsi bahwa tebal rata-rata akuifer 3 m, potensi air tanah dangkal yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar 2.20 Milyar m3 / tahun.

Air tanah dalam di Jawa Barat dapat diklasifikasikan sebagai air tanah dalam tertekan dan air tanah dalam semi tertekan. Air tanah dalam biasanya sangat spesifik dan tergantung dari kondisi daerah atau kondisi cekungannya. Dari hasil penelitian Lembaga Penelitian ITB, diperkirakan bahwa potensi air tanah dalam yang dapat dimanfaatkan di Jawa Barat adalah sekitar 3.52 Milyar m3 /tahun, yang terdiri dari 2.04 Milyar m3 / tahun air tanah dalam semi tertekan dan 1.48 Milyar m3 / tahun air tanah dalam tertekan. Sesuai dengan kondisi geohidrologi, sebaran cekungan air tanah di Provinsi Jawa Barat ada 13 buah dengan total potensi sekitar 296.20 juta m3 per tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 2 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, 1996).

Sesuai dengan kondisinya berdasarkan siklus hidrogeologi, air tanah merupakan suatu potensi yang terakumulasi melalui kurun waktu yang relatif panjang/lama dibanding dengan air permukaan. Oleh karena itu mengoptimalkan pemanfaatan air tanah seharusnya dikembangkan hanya untuk daerah-daerah tertentu yang benar-benar tidak bisa terpenuhi oleh air permukaan. Jadi pemanfaatan air tanah secara umum dimanfaatkan sebagai conjunctive use dan diprioritaskan untuk keperluan domestik, sehingga secara umum pola pemanfaatan sumberdaya air utamanya hanya diarahkan pada air permukaan

RIWAYAT DAN PERKEMBANGAN DINAS

1.    Sebelum jaman penjajahan Belanda yaitu pada abad ke V Masehi teknik Pengairan telah mulai dikenal di Indonesia, yaitu dengan dibuatnya bangunan air/saluran air yang tertua di Jawa / Indonesia terletak di Desa Tugu dekat Cilincing pada masa Kerajaan Purnawarman, dimana pada saat itu Raja Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Candrabhaga untuk dialihkan ke laut setelah sungai tersebut sampai di Istana Raja, sungai Candrabhaga dimaksud adalah sungai Cakung.

2.    Pada jaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1830 ditetapkan sistem tanam paksa atau lebih dikenal dengan culture stelsel yang merupakan gagasan Komisaris Jenderal Van Den Bosch yang berlaku khususnya di Pulau Jawa.

Sebagai tindak lanjut atas berlakunya tanam paksa, maka Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu langsung mengurus pertanian, pengumpulan hasil dan perdagangan hasil rakyat Pulau Jawa, dilakukan upaya membangun dan memperbaiki irigasi untuk mendukung berhasilnya tanaman wajib tebu dan nila, yang harus ditanam pada tanah rakyat yang memperoleh irigasi dengan teratur.

Sejak saat itu Pemerintah Hindia Belanda secara intensif mulai membangun bendung/bendungan dan jaringan irigasi di Pulau Jawa yang pada dasarnya untuk mengamankan dan menunjang sistem tanam paksa.

Pembangunan jaringan irigasi pada saat tersebut dikelola langsung oleh Binnenlandsch Bestuur (BB) dibantu oleh para Bupati sebagai penguasa di daerah.

Pembuatan bendung di sungai, penggalian saluran untuk irigasi dan bangunan-bangunan lain dipimpin oleh Bupati, Patih atau pejabat lain yang mendapat kepercayaan untuk itu. Bupati mengerahkan tenaga rakyatnya tanpa bayaran atau dikenal sebagai Rodi. Oleh karena itu para pejabat Binnenlandsch Bestuur (BB) sering mengatakan, bahwa pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan murah. Banyak dari Binnenlandsch Bestuur menganggap bahwa pengikutsertaan tenaga teknisi tidak begitu perlu, bahkan merupakan kemewahan yang tak berguna.

Dalam suasana demikian pejabat-pejabat pangreh raja atau Binnenlandsch Bestuur (BB) yang mempunyai wewenang dan kekuasaan besar menjadi terlalu besar kepercayaan dirinya dan menganggap, bahwa pembuatan bangunan-bangunan tidak harus dipimpin oleh tenaga teknis. Lebih pula mereka beranggapan, bahwa kebiasaan mereka bekerja dengan menggunakan tenaga Rodi (kerja paksa tanpa pembayaran) amat menurunkan biaya pembangunan, tentu saja mereka tanpa melihat kualitas dan biaya guna bangunan yang membuatnya. Namun anggapan/persepsi tersebut tidak bertahan lama karena hampir semua bangunan-bangunan pengairan khususnya bendung dan jaringan irigasi yang dibuat pada saat tersebut rusak kembali dan tidak bertahan lama serta banyak yang tidak memenuhi fungsinya, dandisadari pula bahwa untuk pembangunan dan pengelolaan bangunan pengairan perlu dikelola langsung oleh tenaga teknisi, serta pelaksanaannya harus didahului dengan pekerjaan-pekerjaan pengukuran, penyelidikan yang luas dan perencanaan yang baik sebelum benar-benar dimulai dengan pelaksanaannya.

3.    Pada tahun 1854 dibentuklah Departemen Pekerjaan Umum disebut Departement Der Burgelike Openbare Werken (B.O.W) dan di Jawa Barat disebut B.O.W. ProvinsiJawa Barat.

Dengan terbentuknya Departement B.O.W maka berakhirlah pengurusan bangunan-bangunan pengairan oleh orang-orang bukan ahli, yaitu para pejabat Binnenlandsch Bestuur. Pada tahun 1885 dibentuk Brigade Irigasi (Irigatie Brigade) di bawah pimpinan Ir. Heskes. Setelah itu pada tahun 1889 dibentuk pula bagian irigasi (Afdeling Irigatie) dalam Departement B.O.W.

4.    Setelah Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Departement B.O.W. dan bagian irigasi, mulailah orang menghadapi masalah irigasi secara lebih teknis, dan disadari pula bahwa teknik membangun irigasi dan menyelenggarakan operasi pembagian air merupakan dua bidang yang tak dapat dicampuradukkan. Mulailah dirasakan perlunya ada badan-badan yang mengelola masalah bagian air, sebab kalau tidak maka bangunan-bangunan irigasi yang telah dibuat dengan biaya besar tidak akan mungkin diambil manfaat sebesar-besarnya. Untuk keperluan tersebut, pada 1Januari 1889 dibentuklah kantor-kantor bagian irigasi, yang disebut: Irigatie-Afdeling, yang meliputi daerah yang masing-masing dianggap sebagai kesatuan wilayah pengairan, dan dalam prakteknya merupakan kumpulan daerah-daerah aliran sungai. Wilayah-wilayah pengairan ini ternyata tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Yang menjadi kepala Irigatie-Afdeling adalah seorang insinyur yang berpengalaman, dulu disebut Hoofd Ingenieur yang dibantu oleh beberapa insinyur lebih muda beserta sejumlah teknisi menengah (Opzichters).

Teknis menengah ini ditetapkan matri irigasi atau mantri ulu-ulu atau mantri Waterbeheer, yang bertugas secara langsung mengatur pembelian air irigasi kepada pemilik tanaman (rakyat dan tanaman tebu). Pemeliharaan bangunan-bangunan irigasi dikerjakan sehari-hari oleh mandor-mandor irigasi (Beambte Waterbeheer), yang dibantu oleh sejumlah regu pekerja (Ploegkoelies).

5.    Setelah itu kemudian terjadi perubahan menjadi Departemen Ven W atau Departement Verkeren Waterstaat yang di Provinsi Jawa Barat disebut Provincial Verkeer en Waterstaat Van West Java dengan kantornya yang berkedudukan di Bandung. Dalam Ven W ini tergabung di dalamnya Jawatan Pengairan, PTT (Pos Telegraf danTelepon), dan Jawatan Lalu Lintas Jalan Raya. Khusus tugas-tugas di bidang perairan diatur dalam :

a.    Algemeene Waterreglement tahun 1936 (Stb 1936 No. 489).
b.    Algemeene Waterbeheerverordening (Stb.1937 No. 559 jo. Stb. 1941 No. 385).
c.    Provinciaal Waterreglement 1940 (PWR) Provincial Blad Van West Java tanggal 1 Juli 1940 No.7.

Pada jaman kedudukan Jepang, maka Dinas Pekerjaan Umum ini bernama Doboku Jimuso yang dibentuk serta pembagiannya sama seperti jaman V en W. Setelah Jepang kalah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya,bentuk dan susunan Doboku Jimuso masih dipakai, akan tetapi 213 Kelembagaan pada Jaman Pra Kemerdekaan

6.    Sebelum jaman penjajahan Belanda yaitu personalianya yang dijabat oleh orang Jepangd iambil alih dengan paksa dan diganti dengan tenaga kerja Indonesia.

Setelah itu keadaan semakin memburuk, maka dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, warga V en W terutama para pemudanya tidak ketinggalan dari yang lain yang dalam sejarah perjuangan mempertahankan Gedung Sate tahun 1945 tersebut, atas perintah menteri PUTL pada tahun 1971 di depan Gedung Sate didirikan Monumen yang diberi nama Monumen Sapta Taruna, karena yang gugur adalah tujuh orang pemuda yaitu: Didi Hardianto Kamarga, Muchtarudin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebanget, Ranu, Soekarjono.

7.    Pada saat terbentuk Negara Pasundan, maka seluruh Aparatur Pemerintah di Jawa Barat menjadi Apartur Negara Pasundan dan Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat di hapuskan kemudian disusun Departemen Pekerjaan Umum Negara Pasundan dan berkantor pusat di Bandung, berdasar pada Stadsvorming Ordonantie 1948 Jo.Stadvormingverordening 1949.

8.    Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia di Jogyakarta ditetapkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah yang antara lain berisi tentang: Aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah memandang perlu untuk meletakkan dasar otonomi bagi daerah-daerah serta pembagiannya, karena pada dasarnya daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil).

9.    Kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta mengeluarkan Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai tindak lanjut dari pada Undang-undang No. 22 tahun 1948. Didalam Bab II Undang-undang tersebut ditentukan tentang urusan rumah tangga Jawa Barat ialah sebagai berikut:

a.    Urusan umum;
b.    Urusan Pemerintahan Umum
c.    Urusan Agraria;
d.    Urusan Pengairan, Jalan-jalan danGedung-gedung;
e.    Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
f.    Urusan Kehewanan;
g.    Urusan Kerajinan, Perdagangan dan Perindustrian;
h.    Urusan Perburuhan;
i.    Urusan Sosial;
j.    Urusan Pembagian, (Distribusi);
k.    Urusan Penerangan;
l.    Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
m.    Urusan Perusahaan.

10.    Pada tahun 1953 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1953 tentang : Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Provinsi-Provinsi dan penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.

Dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No.13/UPD/III/1953 tanggal 17 Nopember 1953 dibentuk Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, yang meliputi fungsi-fungsi pengairan, jalan, jembatan dan gedung-gedung.